Peraturan TKDN terbaru menjadi pedoman vital bagi pelaku industri yang ingin menembus pasar pengadaan pemerintah secara sah dan kompetitif. Sebagai TKDN singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri, regulasi ini bukan sekadar formalitas, melainkan kunci utama keberlanjutan bisnis nasional. Kita harus memahami bahwa pemerintah semakin memperketat aturan ini demi kemandirian industri. Oleh karena itu, memahami definisi resminya adalah langkah awal yang tidak boleh dikesampingkan.

Dalam lanskap industri saat ini, tkdn kemenperin telah mengalami evolusi regulasi yang signifikan, terutama dengan adanya transisi ke arah Permenperin No. 35 Tahun 2025. Faktanya, regulasi lama dinilai memiliki celah manipulasi dan terlalu rumit bagi industri kecil. Oleh karena itu, pemerintah melakukan reformasi besar-besaran untuk menyederhanakan proses namun tetap menjaga integritas nilai komponen lokal. 

Apakah kalian sudah siap menghadapi perubahan metode perhitungan yang bergeser dari cost-based ke process-based? Intinya, pemahaman mendalam mengenai aturan tkdn pengadaan barang dan jasa akan menjadi penentu apakah perusahaan kita layak menjadi penyedia barang pemerintah atau tidak.

Apa Definisi Resmi TKDN Menurut Peraturan Terbaru?

Secara mendasar, kita perlu merujuk pada definisi legal yang berlaku. Menurut regulasi, TKDN adalah besaran kandungan dalam negeri pada barang, jasa, serta gabungan barang dan jasa. Namun, dalam konteks peraturan tkdn terbaru, yakni Permenperin No. 35 Tahun 2025 yang disiapkan sebagai pengganti regulasi lama, definisi ini diperkuat dengan pendekatan yang lebih substansial pada proses manufaktur, bukan sekadar biaya.

Perubahan ini krusial karena sebelumnya banyak terjadi mark-up pada komponen biaya tenaga kerja atau overhead. Akibatnya, nilai TKDN menjadi bias. Oleh sebab itu, definisi terbaru lebih menekankan pada kedalaman struktur industri. Ini berarti, semakin hulu bahan baku yang kalian olah di Indonesia, semakin tinggi nilai yang didapat.

Konsultantkdn.id melihat ini sebagai peluang emas. Bagi kita yang bergerak di sektor strategis, memahami pergeseran definisi ini membantu kita menyusun strategi rantai pasok yang lebih efisien dan sesuai regulasi.

Bagaimana Metode Perhitungan TKDN yang Benar?

Banyak yang bertanya mengenai perhitungan tkdn yang akurat agar lolos verifikasi. Pada dasarnya, perhitungan dibagi menjadi tiga sektor utama: Barang, Jasa, dan Gabungan Barang Jasa.

• TKDN Barang: Dihitung berdasarkan komposisi biaya produksi (material langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya tidak langsung pabrik).
• TKDN Jasa: Fokus pada kewarganegaraan tenaga kerja, alat kerja, dan fasilitas kerja.
• TKDN Gabungan: Kombinasi dari keduanya.

Untuk memperjelas, berikut adalah tabel ilustrasi komponen biaya dalam perhitungan:

Komponen Biaya	Keterangan	Status TKDN
Bahan Baku (Material)	Bahan penyusun produk	Dinilai berdasarkan asal negara (KDN/KLN)
Tenaga Kerja Langsung	SDM di lantai produksi	WNI dihitung KDN, WNA dihitung KLN
Factory Overhead	Biaya pabrik tidak langsung	Listrik, penyusutan mesin, dll

Selain itu, bagi kalian yang membutuhkan simulasi, mencari referensi contoh perhitungan tkdn excel sangat disarankan. Namun, pastikan format excel tersebut sudah disesuaikan dengan aturan terbaru yang tidak lagi membebankan penelusuran vendor hingga tier 3 yang berbelit-belit, khususnya bagi Industri Kecil (IK).

Berapa Persen Ambang Batas Wajib TKDN?

Pertanyaan mengenai tkdn berapa persen yang harus dipenuhi seringkali menjadi kebingungan utama vendor. Sesuai dengan instruksi P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri), produk dalam negeri wajib digunakan jika terdapat produk yang memiliki penjumlahan nilai TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40%, dengan nilai TKDN barang minimal 25%.

• Prioritas Mutlak: Jika produk kalian memiliki TKDN + BMP ≥ 40%, maka Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) wajib membelinya dan dilarang impor.
• Preferensi Harga: Dalam [aturan tkdn pengadaan barang dan jasa], perusahaan dengan nilai TKDN tinggi berhak mendapatkan preferensi harga (toleransi harga lebih tinggi) dibanding produk impor dalam tender.

Tentunya, sektor-sektor tertentu memiliki target prioritas yang lebih tinggi, misalnya:

• Alat Kesehatan: > 60%
• Ketenagalistrikan: > 40%
• Pembangkit Listrik: 30-70%

Mengapa TKDN Barang dan Jasa Sangat Krusial?

Penerapan [tkdn barang dan jasa] bukan hanya soal kepatuhan, tetapi soal kelangsungan bisnis jangka panjang. Bayangkan, dengan sertifikat TKDN, produk kita otomatis masuk ke dalam e-Katalog LKPP dengan etalase prioritas. Sebaliknya, tanpa sertifikasi ini, akses pasar belanja pemerintah senilai ratusan triliun rupiah akan tertutup rapat.

Terlebih, Alatan Asasta Indonesia sering menemukan kasus di mana perusahaan gagal menang tender hanya karena sertifikatnya kadaluarsa atau salah kategori. Padahal, pemerintah melalui Permenperin No. 34 Tahun 2024 (khusus modul surya) dan regulasi lainnya, terus mendorong standarisasi yang jelas.

Berikut adalah manfaat nyata yang bisa kita rasakan:

1. Perlindungan Pasar: Produk impor dibatasi jika produk lokal sudah tersedia.
2. Insentif Fiskal: Potensi keringanan pajak untuk industri ber-TKDN tinggi.
3. Marketing Gratis: Terdaftar di database Kemenperin yang diakses seluruh instansi negara.

Penutup

Memahami dan menerapkan tkdn singkatan dari Tingkat Komponen Dalam Negeri adalah langkah strategis, bukan administratif semata. Dari pembahasan di atas, kita menyadari bahwa regulasi terus bergerak menuju penguatan industri hulu. Kesimpulannya, persiapkan perusahaan kalian dengan perhitungan yang tepat dan legalitas yang lengkap. Jangan biarkan ketidaktahuan menghambat potensi bisnis kalian di sektor pemerintah.

Kami di Konsultantkdn.id siap menjadi mitra strategis kalian. Sebagai ahli bisnis pemerintah, kami menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan sertifikasi TKDN yang presisi. Ingat, aturan main bisa berubah, tapi kesiapan kita harus tetap prima.

Apakah kalian siap meningkatkan daya saing perusahaan? Mari diskusikan kebutuhan sertifikasi kalian bersama kami ➡️DISINI⬅️.