Pernahkah Anda merasa bingung saat mempersiapkan dokumen tender, khususnya ketika dihadapkan pada persyaratan peraturan menteri perindustrian nomor 35 tahun 2025? Seringkali, pelaku usaha, baik vendor maupun supplier, terjebak dalam kesalahpahaman antara Sertifikat TKDN dan Surat Keterangan TKDN. Padahal, kesalahan kecil dalam melampirkan dokumen ini bisa berakibat fatal, seperti kegagalan dalam proses verifikasi tender pemerintah.

Dalam dunia pengadaan barang dan jasa pemerintah yang semakin ketat, memahami aturan tkdn pengadaan barang dan jasa bukan lagi sekadar pilihan, melainkan keharusan mutlak. Kita semua tahu, pemerintah saat ini sangat gencar mendorong penggunaan produk dalam negeri. Oleh karena itu, melalui artikel ini, kita akan mengupas tuntas apa perbedaan mendasar dari kedua dokumen tersebut agar bisnis Anda makin “licin” dalam memenangkan proyek.

Memahami Payung Hukum Terbaru: Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025

Regulasi terus berkembang mengikuti dinamika industri. Jika sebelumnya kita akrab dengan permenperin 16 tahun 2011, kini kita harus beradaptasi dengan regulasi yang lebih mutakhir. Peraturan menteri perindustrian nomor 35 tahun 2025 hadir sebagai penyempurna yang memberikan kepastian hukum lebih rinci mengenai tata cara perhitungan dan verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri.

Kendatipun demikian, masih banyak yang menganggap bahwa satu sertifikat berlaku untuk semua kondisi. Faktanya tidak demikian. Regulasi ini secara spesifik membedakan peruntukan dokumen berdasarkan jenis proyek dan komposisi barang atau jasanya. Sebagai gambaran, peraturan menteri perindustrian nomor 35 tahun 2025 hukumonline sering menjadi rujukan utama para legal perusahaan untuk membedah pasal-pasal krusial ini.

Penting untuk disadari, pemahaman yang keliru tentang peraturan menteri perindustrian nomor 35 tahun 2025 bpk dapat menyebabkan kerugian finansial akibat sanksi administratif atau pembatalan kontrak. Maka dari itu, mari kita bedah perbedaannya secara mendalam.

Perbedaan Utama: Sertifikat TKDN vs Surat Keterangan TKDN

Agar Anda lebih mudah memahaminya, kami telah menyusun perbandingan komprehensif. Berikut adalah perbedaan mendasar yang wajib Anda ketahui:

Fitur Pembeda	Sertifikat TKDN	Surat Keterangan TKDN
Objek Penilaian	Produk barang tunggal atau spesifik yang diproduksi massal.	Gabungan barang dan jasa dalam satu proyek tertentu.
Masa Berlaku	Biasanya berlaku 3 tahun (bisa diperpanjang).	Hanya berlaku untuk proyek yang diajukan saat verifikasi (Pasal 47).
Penerbitan	Melalui Lembaga Verifikasi Independen & Kemenperin.	Secara elektronik melalui SIINas (Sistem Informasi Industri Nasional).
Fungsi Utama	Bukti kandungan lokal produk (Inventarisasi Barang).	Bukti verifikasi gabungan barang/jasa untuk proyek spesifik.

Dari tabel di atas, terlihat jelas bahwa peraturan penggunaan tkdn menuntut ketelitian kita dalam mengidentifikasi jenis pekerjaan yang sedang kita garap.

Mendalami Surat Keterangan TKDN: Solusi untuk Proyek Gabungan

Surat Keterangan TKDN adalah dokumen yang sangat spesifik. Berbeda dengan sertifikat yang melekat pada produk, surat ini melekat pada “pekerjaan”. Mengacu pada Pasal 46 dalam peraturan menteri perindustrian nomor 35 tahun 2025, dokumen ini diterbitkan melalui SIINas dan memuat informasi yang sangat detail.

Isi Surat Keterangan TKDN sekurang-kurangnya meliputi:

• Nama dan alamat perusahaan pelaksana.
• Lokasi riil pelaksanaan pekerjaan proyek.
• Jenis gabungan barang dan jasa yang digunakan.
• Spesifikasi teknis gabungan barang dan jasa.
• Informasi material yang digunakan.
• Nilai capaian TKDN yang telah diverifikasi.

Lebih lanjut, Pasal 48 menegaskan bahwa nilai TKDN yang tercantum dalam surat ini juga akan dimuat dalam daftar inventarisasi barang/jasa dalam negeri. Daftar ini dikelola oleh unit kerja P3DN di Kementerian Perindustrian. Jadi, transparansi adalah kunci utama di sini.

Kapan Anda Membutuhkan Sertifikat TKDN?

Di sisi lain, Sertifikat TKDN lebih ditujukan bagi Anda yang merupakan produsen barang. Jika Anda memproduksi kabel, laptop, atau furnitur kantor, wajib memiliki sertifikat ini agar produk tayang di E-Katalog LKPP. Peraturan tkdn terbaru tetap mempertahankan esensi ini untuk melindungi industri manufaktur dalam negeri.

Sebetulnya, memiliki sertifikat ini adalah investasi jangka panjang. Dengan sertifikat, produk Anda otomatis mendapatkan preferensi harga dalam tender pemerintah. 

Strategi Memanfaatkan Regulasi untuk Keuntungan Bisnis

Sebagai pelaku bisnis, kita harus cerdik melihat peluang. Peraturan menteri perindustrian nomor 35 tahun 2025 bukan sekadar aturan yang membatasi, melainkan alat untuk meningkatkan daya saing.

Berikut adalah strategi jitu yang bisa Anda terapkan:

• Manfaatkan Fasilitas Self-Declare untuk IKM: Bagi Industri Kecil Menengah (IKM) dengan modal di bawah Rp5 Miliar, regulasi ini memberikan angin segar. Anda bisa mendapatkan nilai TKDN 40% secara otomatis tanpa biaya audit, bahkan bisa 100% jika murni bahan lokal.
• Simulasi Perhitungan Sejak Awal: Jangan menunggu tender dibuka. Lakukan simulasi hitungan TKDN menggunakan metode baru agar produk atau jasa Anda siap kapan saja.
• Konsultasi dengan Ahli: Mengingat kompleksnya peraturan menteri perindustrian nomor 35 tahun 2025, bekerja sama dengan konsultan seperti konsultantkdn.id  dapat menghemat waktu dan biaya Anda secara signifikan.

Siapkan Dokumen Anda Sekarang!

Pada akhirnya, pemahaman yang mendalam mengenai peraturan menteri perindustrian nomor 35 tahun 2025 adalah kunci sukses dalam memenangkan pasar pemerintah. Baik itu Sertifikat TKDN maupun Surat Keterangan TKDN, keduanya memiliki peran vital tergantung pada model bisnis Anda. Jangan sampai ketidaktahuan membuat peluang besar melayang begitu saja di depan mata.

Butuh Bantuan Mengurus TKDN?

Memahami peraturan menteri perindustrian nomor 35 tahun 2025 memang cukup rumit dan menyita waktu. Namun, Anda tidak perlu pusing sendirian.

Apakah Anda ingin memastikan dokumen Anda 100% valid dan siap tempur untuk tender?

Dapatkan Konsultasi GRATIS 30 Menit bersama Ahli TKDN Kami!

Kami di konsultantkdn.id siap membedah potensi TKDN produk Anda agar sesuai dengan regulasi terbaru. Jangan biarkan kompetitor mendahului Anda hanya karena masalah administrasi.