“Sertifikasi TKDN bukan sekadar kertas, melainkan tiket emas menuju gerbang proyek pemerintah yang bernilai miliaran rupiah.” — Konsultan TKDN

Di era persaingan industri yang semakin ketat, kecepatan adalah mata uang baru. Bayangkan jika proses tkdn yang sedang Anda jalankan tersendat hanya karena kesalahan sepele, sementara kompetitor Anda sudah melenggang dengan sertifikat di tangan. Tentu saja, hal ini sangat menyesakkan dada, bukan? Adakalanya, kita terlalu fokus pada hasil akhir hingga melupakan detail krusial dalam perjalanannya. Faktanya, berdasarkan regulasi terbaru Permenperin Nomor 35 Tahun 2025, pemerintah semakin memperketat standar verifikasi untuk melindungi industri dalam negeri.

Oleh karena itu, memahami celah kesalahan dalam proses tkdn menjadi sangat vital bagi kelangsungan bisnis Anda. Apakah Anda seorang pemilik industri kecil atau vendor besar, hambatan administratif sering kali menjadi “pembunuh berdarah dingin” bagi peluang tender Anda. Melalui artikel ini, kita akan mengupas tuntas apa saja kesalahan yang wajib Anda hindari agar sertifikasi berjalan mulus.

1. Terjebak pada Kesalahan Perhitungan “Self Assessment”

Kesalahan paling mendasar namun sering terjadi adalah ketidakakuratan dalam perhitungan mandiri atau self assessment. Banyak pelaku usaha yang terlalu optimistis dengan angka kandungan lokal mereka tanpa basis data yang kuat. Padahal, verifikasi lapangan oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI) akan membongkar setiap komponen secara detail.

Perlu Anda ketahui, nilai TKDN Barang dihitung berdasarkan tiga faktor produksi utama dengan bobot yang sudah ditetapkan secara ketat:

• Bahan/material langsung memiliki bobot paling besar, yaitu 75%.
• Tenaga kerja langsung mendapatkan porsi bobot sebesar 10%.
• Biaya tidak langsung pabrik (factory overhead) memiliki bobot sebesar 15%.

Jika Anda salah menempatkan pos biaya atau tidak memiliki bukti dukung yang valid untuk material langsung, nilai TKDN Anda bisa merosot tajam saat verifikasi. Akibatnya, proses tkdn harus diulang atau direvisi, yang tentunya memakan waktu berharga Anda.

2. Menganggap Remeh Larangan “Repacking”

Ini adalah jebakan yang paling sering membuat pengajuan langsung ditolak. Dalam upaya mempercepat produksi, beberapa vendor hanya melakukan pengemasan ulang barang impor dan mengklaimnya sebagai produk lokal. Regulasi tahun 2025 secara tegas menutup celah ini.

Barang yang dihasilkan hanya dari kegiatan pengepakan dan/atau pengemasan tidak dapat dilakukan perhitungan nilai TKDN. Selain itu, aktivitas minim seperti pengecatan, pemotongan, atau pengirisan yang tidak mengubah kode HS (Harmonized System) juga tidak diakui sebagai proses produksi yang sah. Jadi, pastikan produk Anda benar-benar melalui proses manufaktur yang memberikan nilai tambah substansial di dalam negeri.

Jika Anda merasa ragu apakah proses produksi Anda sudah memenuhi syarat atau belum, jangan ragu untuk berkonsultasi.

3. Mengabaikan Bonus Nilai dari “Brainware”

Tahukah Anda bahwa ada nilai yang sering terlewatkan dalam proses tkdn? Banyak perusahaan hanya fokus pada fisik barang, padahal pemerintah memberikan insentif besar bagi mereka yang berinvestasi pada kecerdasan atau intelektualitas.

Pelaku usaha yang memiliki nilai kemampuan intelektual (brainware) dapat diberikan tambahan nilai TKDN Barang sebesar 20%. Faktor penentunya meliputi investasi penelitian dan pengembangan (R&D), keberadaan divisi R&D, hingga implementasi hasil riset pada produksi. Mengabaikan aspek ini berarti Anda membuang peluang untuk mendongkrak skor akhir TKDN Anda secara signifikan. Tentunya, nilai yang lebih tinggi akan menempatkan Anda di posisi prioritas saat tender (navigational).

4. Administrasi SIINas yang Berantakan

Sebelum masuk ke tahap verifikasi teknis, proses tkdn dimulai dari gerbang administrasi digital, yaitu Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Seringkali, proses terhenti di awal karena profil perusahaan di SIINas belum valid atau pelaporan data industri semesteran yang bolong-bolong.

Untuk industri kecil, syarat utamanya adalah harus terdaftar di SIINas dan menyampaikan pelaporan semester secara rutin. Tanpa kedisiplinan administrasi ini, tombol pengajuan sertifikasi bahkan tidak akan bisa Anda akses. Pastikan seluruh dokumen legalitas dan laporan produksi Anda up-to-date sebelum memulai pengajuan.

5. Salah Memilih Mitra Verifikasi dan Konsultan

Proses verifikasi dilakukan oleh Lembaga Verifikasi Independen (LVI) yang ditunjuk oleh Menteri. Namun, persiapan dokumen sebelum diserahkan ke LVI adalah tanggung jawab Anda. Di sinilah peran pendampingan menjadi krusial.

Memilih konsultan yang kurang berpengalaman bisa berakibat pada kesalahan interpretasi regulasi. Misalnya, ketidakpahaman mengenai aturan barang gabungan atau jasa industri dapat membuat proses tkdn menjadi berlarut-larut karena revisi berulang. Konsultan yang tepat akan membantu Anda melakukan pra-audit, memastikan KBLI sesuai, dan menyusun strategi nilai terbaik.

Berikut adalah ringkasan langkah agar Anda tidak tersesat:

• Pahami Definisi Produk: Pastikan produk bukan sekadar repacking atau perakitan minor.
• Siapkan Bukti Dukung: Kumpulkan faktur pembelian bahan baku dan bukti pembayaran tenaga kerja.
• Manfaatkan Brainware: Hitung potensi nilai tambah dari investasi R&D Anda.
• Disiplin Lapor: Jangan lupa kewajiban lapor semester di SIINas.

Sebagai penutup, proses tkdn memang terlihat rumit dengan berbagai persyaratan teknisnya. Namun, dengan persiapan yang matang dan pemahaman regulasi yang baik, sertifikat tersebut bisa Anda dapatkan tepat waktu. Ingat, sertifikat TKDN berlaku selama 5 tahun, jadi jerih payah Anda saat ini adalah investasi jangka panjang untuk memenangkan pasar pemerintah. Jangan biarkan kesalahan sepele menghambat kesuksesan besar yang sudah di depan mata.