Membedah BMP: Mengapa Penyerapan Tenaga Kerja Bernilai Lebih dari Sekadar 4 Persen?

·

·

Memahami Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) adalah langkah krusial bagi industri, terutama poin penyerapan tenaga kerja yang bernilai strategis.

Banyak perusahaan gagal memenangkan tender bukan karena produknya jelek, melainkan karena mereka meremehkan administrasi “manusia” di dalamnya. Faktanya, elemen manusia ini memegang porsi besar dalam penilaian penghargaan pemerintah kepada pelaku usaha. 

Apa itu BMP dan Mengapa TKDN Saja Tidak Cukup?

Seringkali kita terlalu fokus mengejar angka TKDN pada material produk, namun melupakan bahwa ada “bonus” nilai hingga 15% dari Bobot Manfaat Perusahaan (BMP). Berdasarkan Permenperin Nomor 35 Tahun 2025, BMP didefinisikan sebagai nilai penghargaan yang diberikan kepada Pelaku Usaha yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia.

Sertifikat BMP bukan sekadar kertas pelengkap. Dalam skema tender pemerintah yang mensyaratkan ambang batas minimal (biasanya TKDN + BMP = 40%), nilai BMP seringkali menjadi penyelemat. Tentunya, ini menjadi pembeda antara perusahaan yang hanya “menjual” barang dengan perusahaan yang benar-benar “membangun” industri nasional.

Baca Selengkapnya Cara Hitung Nilai BMP Tahun 2026: Panduan Lengkap Sesuai Permenperin No. 35

Bagaimana Hitungan Penyerapan Tenaga Kerja Bisa Menjadi Penentu?

Mungkin kalian bertanya, “Hanya 4%? Apa signifikansinya?”

Di sinilah letak kekeliruan memandang angka. Secara khusus, angka 4% ini sangat masif jika dibandingkan dengan komponen lain seperti ISO atau penghargaan awards yang hanya bernilai 1%. Dalam persaingan tender yang ketat, selisih 0,5% saja bisa menentukan siapa pemenangnya. Terlebih lagi, poin penyerapan tenaga kerja ini adalah low hanging fruit poin yang seharusnya paling mudah diambil karena kalian pasti sudah mempekerjakan karyawan untuk operasional.

Namun, Sertifikasi Industri mensyaratkan validasi yang ketat. Nilai 4% tidak diberikan begitu saja berdasarkan klaim sepihak.

“Ingin memastikan poin tenaga kerja Anda valid dan maksimal? Diskusikan dengan tim ahli kami sekarang juga.” [Hubungi Kami]

Dokumen Apa Saja yang Sering Menjegal Verifikasi BMP di SIINas?

by: amri

Kendatipun kalian memiliki ratusan karyawan, poin Bobot Manfaat Perusahaan kalian bisa menjadi NOL persen jika dokumen pendukung tidak valid. Verifikator independen yang ditunjuk Kementerian Perindustrian  akan memeriksa kesesuaian data yang kalian input di SIINas.

Berikut adalah poin krusial yang wajib diperhatikan agar poin 4% aman di tangan:

  • Status Karyawan: Pastikan tenaga kerja adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuktikan dengan KTP. Tenaga kerja asing tidak dihitung dalam poin manfaat ini.
  • Kepatuhan Pajak: Bukti pelaporan PPh 21 (Pajak Penghasilan Pasal 21) menjadi salah satu indikator bahwa tenaga kerja tersebut resmi dan terdaftar.
  • BPJS Ketenagakerjaan: Ini adalah bukti paling valid. Banyak perusahaan gagal di sini karena jumlah karyawan yang dilaporkan di SIINas berbeda dengan yang terdaftar aktif di BPJS Ketenagakerjaan.
  • Struktur Organisasi: Kejelasan posisi dalam struktur organisasi perusahaan juga menjadi lampiran yang diverifikasi.

Sebagai akibatnya, ketidaksinkronan data antara HRD dan bagian legal sering menjadi penyebab utama gagalnya klaim poin ini.

Apakah Strategi Tenaga Kerja Berdampak pada Poin Lainnya?

Menariknya, fokus pada tenaga kerja tidak hanya mengamankan poin 4%. Jika kita menelaah lebih dalam aturan BMP, terdapat korelasi positif dengan poin lain. Perhatikan poin “Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri” yang bernilai 2%.

Artinya, jika kalian merekrut tenaga kerja (dapat 4%), lalu memberikan mereka pelatihan atau sertifikasi kompetensi (dapat 2%), kalian sudah mengantongi total 6% dari maksimal 15%. Ini hampir setengah dari total nilai Bobot Manfaat Perusahaan. Strategi cerdas ini sering kami terapkan saat mendampingi klien di konsultantkdn, memastikan satu aktivitas perusahaan bisa menyumbang ke beberapa pos penilaian sekaligus.

Oleh karena itu, jangan biarkan investasi SDM kalian sia-sia tanpa terkonversi menjadi nilai sertifikasi yang valid. Ingat, nilai BMP yang tercantum dalam sertifikat TKDN berlaku selama 5 (lima) tahun. Kesalahan hari ini akan berdampak pada daya saing kalian selama lima tahun ke depan.

Kalian sudah menggaji karyawan, membayar pajak, dan mematuhi regulasi. Sayang sekali jika “biaya” tersebut tidak dikonversi menjadi “aset” berupa poin BMP yang bisa memenangkan tender. 

Penghitungan ini membutuhkan ketelitian membedah regulasi dan kerapian administrasi di sistem SIINas. Ini bukan sekadar mengisi formulir; ini adalah tentang menyajikan narasi kepatuhan perusahaan kalian di hadapan verifikator. 

Apakah perusahaan kalian sudah yakin mendapatkan poin maksimal? Atau kalian masih bingung dokumen mana yang valid? Mari pastikan legalitas dan nilai sertifikasi kalian akurat bersama ahlinya.

“Jangan biarkan tender lepas karena administrasi yang kurang tepat. Pelajari layanan lengkap kami di sini.” [Lihat disini]



Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *