TKDN Washing menjadi isu krusial karena Kemenperin kini memperketat pengawasan lapangan untuk memastikan setiap angka pada sertifikat adalah data yang valid.

Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita memberikan peringatan keras bahwa praktik curang ini tidak akan ditoleransi lagi. Faktanya, reformasi tata cara sertifikasi kini mencakup pemantauan ketat terhadap Lembaga Verifikasi Independen atau LVI. Hal ini sejalan dengan terbitnya Permenperin No. 35 Tahun 2025 yang mencabut aturan lama, termasuk Permenperin 46/2022.

Alhasil, setiap pelaku industri harus waspada terhadap keakuratan data yang mereka sampaikan di sistem SIINas. Kami melihat bahwa integritas data adalah satu-satunya jalan aman bagi keberlangsungan bisnis Anda. Oleh karena itu, Anda harus memahami bahwa sanksi pencantuman dalam daftar hitam kini menjadi ancaman nyata. Integrasi pengawasan ini bertujuan untuk menciptakan iklim usaha yang adil bagi seluruh produsen dalam negeri.

Apa Itu TKDN Washing Menurut Kemenperin?

Secara sederhana, TKDN Washing adalah tindakan manipulatif untuk menyamarkan asal-usul produk agar terlihat diproduksi di dalam negeri. Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa kegiatan ini menghasilkan output berupa sertifikat palsu atau tidak akurat. Contohnya, sebuah industri besar dengan sengaja mengklaim dirinya sebagai industri kecil demi mendapatkan fasilitas sertifikasi gratis.

Praktik TKDN Washing ini memiliki kemiripan dengan pencucian uang karena adanya manipulasi status barang impor secara sistematis. Intinya, pemerintah tidak ingin anggaran negara dalam pengadaan barang justru dinikmati oleh penyedia jasa yang tidak jujur. 

Melalui Permenperin No. 35 Tahun 2025, pengawasan kini dilakukan sejak proses penghitungan hingga setelah sertifikat terbit. Jika Anda ditemukan melakukan manipulasi TKDN, konsekuensi hukum yang akan Anda terima akan sangat berat.

Perubahan Signifikan dalam Sertifikasi TKDN 2025

Dalam aturan terbaru, terdapat perubahan bobot penilaian faktor produksi yang wajib dipahami oleh setiap direksi perusahaan. Permenperin No. 35 Tahun 2025 menetapkan komposisi nilai yang lebih detail untuk barang dan jasa. 

Adakalanya perusahaan gagal memahami bahwa biaya tidak langsung pabrik kini memiliki bobot tetap sebesar 15%. Berikut adalah tabel perbandingan bobot faktor produksi barang berdasarkan regulasi terbaru.

Faktor Produksi	Bobot Penilaian	Kriteria Utama
Bahan atau Material Langsung	75%	Akumulasi nilai komponen utama yang memiliki sertifikat
Tenaga Kerja Langsung	10%	Berdasarkan kewarganegaraan dan aktivitas produksi di pabrik
Biaya Tidak Langsung Pabrik	15%	Investasi di Indonesia dan kepemilikan fasilitas produksi

Selain itu, terdapat insentif baru berupa tambahan nilai kemampuan intelektual atau brainware hingga sebesar 20%. Hal ini memberikan peluang bagi perusahaan inovatif untuk mencapai nilai maksimal tanpa harus melakukan manipulasi TKDN. Tentunya, hal tersebut hanya diberikan jika perusahaan terbukti melakukan investasi penelitian dan pengembangan di Indonesia.

Baca juga: apa perbedaan sertifikat TKDN dan surat keterangan TKDN

Sanksi Berat Bagi Pelaku Manipulasi TKDN

Pemerintah kini tidak lagi memberikan toleransi terhadap perusahaan yang terbukti melakukan penyampaian data tidak benar. Berdasarkan Pasal 66 Permenperin No. 35 Tahun 2025, sanksi administratif dapat dijatuhkan secara bertahap atau langsung. 

Download Permenpertin 35 tahun 2025

Risiko terbesar dari praktik TKDN Washing adalah pencabutan sertifikat yang berujung pada penghentian akses pasar pemerintah.

Berikut adalah urutan sanksi administratif yang diatur dalam regulasi terbaru:

• Pembekuan Sertifikat: Dilakukan untuk jangka waktu paling lama 5 hari kerja guna keperluan klarifikasi.
• Penghapusan Sementara: Produk Anda akan dihapus dari daftar inventarisasi barang atau jasa produksi dalam negeri.
• Pencabutan Sertifikat: Terjadi jika klarifikasi Pelaku Usaha tidak dapat diterima oleh Pejabat berwenang.
• Daftar Hitam (Blacklist): Pelaku usaha tidak dapat mengajukan sertifikasi ulang selama 1 tahun penuh.
• Sanksi Administratif LVI: Lembaga verifikasi yang tidak profesional juga terancam dicabut izin penunjukannya.

Cara Menghindari Jeratan Hukum TKDN Washing

Untuk memastikan perusahaan Anda tetap aman, langkah mitigasi harus dilakukan jauh sebelum tim pengawas datang. Praktik TKDN Washing sering kali bermula dari ketidaktelitian administrasi dalam mencatat asal-usul komponen utama produksi. Pastikan Anda selalu menggunakan pemasok dalam negeri yang sudah memiliki sertifikasi valid agar penghitungan Anda akurat.

Berikut adalah langkah strategis bagi Anda untuk mengamankan posisi di pasar:

• Lakukan audit internal secara rutin terhadap dokumen kuitansi pembelian bahan atau material langsung.
• Pastikan tenaga kerja langsung yang berkontribusi minimal 50% adalah Warga Negara Indonesia.
• Laporkan data industri dan indeks kepercayaan industri secara tepat waktu melalui platform SIINas.
• Gunakan fasilitas self-declare hanya jika Anda benar-benar masuk kategori Industri Kecil yang valid.
• Simpan dokumentasi video proses produksi sebagai bukti fisik jika terjadi audit mendadak oleh kementerian.

Menghindari TKDN Washing bukan sekadar masalah kepatuhan, melainkan strategi untuk menjaga kepercayaan jangka panjang klien pemerintah. Integritas adalah fondasi utama bagi setiap konsultan dan pelaku industri. Kami percaya bahwa transparansi data akan membawa perusahaan Anda tumbuh lebih stabil dan kompetitif di masa depan. Sebagai penutup, pastikan setiap angka yang Anda klaim dapat dibuktikan di lapangan agar bisnis Anda terhindar dari daftar hitam. Manfaatkan insentif brainware yang tersedia untuk meningkatkan nilai produk Anda secara legal dan bermartabat.