Memenangkan tender pemerintah adalah impian besar bagi banyak vendor dan pelaku usaha di Indonesia. Namun, impian tersebut sering kali kandas di tengah jalan karena satu hal yaitu sertifikat TKDN belum terbit. Adakalanya, kita merasa proses ini sangat berbelit-belit dan memakan waktu. Padahal, pengurusan TKDN yang lambat sering kali disebabkan oleh ketidaksiapan kita sendiri dalam memahami detail regulasi.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) sebenarnya telah menetapkan standar waktu yang jelas. Namun, realitas di lapangan menunjukkan dinamika yang berbeda. Bagi kalian yang sedang mengejar target tender 2026, memahami hambatan ini adalah langkah awal kesuksesan.

Mari kita bedah secara mendalam faktor apa saja yang mempengaruhi durasi proses ini.

1. Kelengkapan dan Validitas Dokumen Administratif

Faktor pertama dan yang paling sering menjadi batu sandungan adalah administrasi. Pengurusan TKDN mensyaratkan dokumen legalitas yang mutlak dan tidak boleh ada kesalahan penulisan sedikit pun.

Berdasarkan regulasi terbaru, khususnya bagi industri kecil, syarat administratif sangat spesifik. Kalian harus memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan). Selain itu, perusahaan wajib terdaftar di sistem SIINas dan rutin menyampaikan laporan semester.

Seringkali, vendor gagal membedakan antara dokumen legal perusahaan dengan dokumen teknis produksi. Jika NIB (Nomor Induk Berusaha) belum sesuai dengan KBLI produk yang diajukan, maka proses otomatis akan tertolak di sistem. Akibatnya, kalian harus mengulang proses dari awal yang memakan waktu berhari-hari.

2. Kompleksitas Penghitungan “Self Assessment”

Tahap yang paling memakan waktu dalam pengurusan TKDN adalah penghitungan mandiri atau self assessment. Banyak pelaku usaha yang meremehkan detail penghitungan bobot faktor produksi.

Sesuai aturan Permenperin No 35 Tahun 2025, nilai TKDN barang dihitung berdasarkan tiga pilar utama:

• Bahan/material langsung: Memiliki bobot terbesar yaitu 75%.
• Tenaga kerja langsung: Memiliki bobot sebesar 10%.
• Biaya tidak langsung pabrik (overhead): Memiliki bobot sebesar 15%.

Kesalahan fatal sering terjadi saat memasukkan komponen biaya. Misalnya, memasukkan biaya gaji direksi ke dalam tenaga kerja langsung, padahal seharusnya masuk biaya umum perusahaan yang tidak dihitung. Ketidakakuratan ini akan menyebabkan revisi berulang saat diperiksa oleh verifikator.

3. Spesifikasi Produk yang Rumit (Studi Kasus: Modul Surya)

Semakin kompleks produk kalian, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk verifikasi. Mari kita ambil contoh pada produk Modul Surya yang diatur dalam Permenperin No 34 Tahun 2024.

Dalam regulasi ini, pembobotan sangat rinci. Bahan material langsung memiliki bobot 91%. Namun, perhitungannya tidak sesederhana itu. Kalian harus merinci komponen hingga ke level mikro, seperti:

• Pengadaan pasir silika (bobot 2,5%).
• Pembuatan wafer (bobot 2,5%).
• Penggunaan tempered glass (bobot 12%).

Jika kalian tidak memiliki bukti dukung (faktur/invoice) untuk setiap komponen kecil tersebut, proses verifikasi lapangan akan terhambat. Surveyor membutuhkan waktu ekstra untuk menelusuri asal-usul barang jika data yang kalian sajikan tidak rapi.

Tips: Buatlah Bill of Material (BOM) yang terstruktur rapi sebelum mengajukan permohonan agar pengurusan TKDN berjalan mulus.

---

Apabila Anda membutuhkan bimbingan teknis untuk mempercepat proses sertifikasi tanpa risiko kesalahan, segera hubungi kami melalui WhatsApp untuk konsultasi awal. [Hubungi Kami]

4. Antrean dan Ketersediaan Lembaga Verifikasi (LVI)

Faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol adalah beban kerja di Lembaga Verifikasi Independen (LVI). Pemerintah menunjuk LVI untuk melakukan verifikasi lapangan.

Pada musim puncak tender (biasanya awal dan akhir tahun), ribuan perusahaan mengajukan sertifikasi secara bersamaan. Hal ini menyebabkan antrean jadwal audit lapangan.

Meskipun regulasi menyebutkan pemeriksaan dokumen dilakukan paling lama 2 hari kerja, namun penjadwalan kunjungan pabrik bisa mundur jika auditor sedang penuh jadwalnya. Oleh sebab itu, mengajukan pengurusan TKDN jauh hari sebelum tender dibuka adalah strategi paling cerdas.

5. Ketidaksiapan Mengadopsi Sistem Digital (SIINas)

Era manual sudah berakhir. Sekarang, seluruh proses mulai dari pengajuan hingga penerbitan sertifikat dilakukan secara elektronik melalui SIINas.

Bagi industri kecil, ada kemudahan melalui jalur self declare. Alurnya meliputi:

1. Masuk akun SIINas.
2. Unggah dokumen self declare dan bukti dukung.
3. Unggah video proses produksi di pabrik.

Kendala teknis seperti gagal upload, format video terlalu besar, atau akun SIINas yang terkunci karena lupa password sering menjadi penghambat sepele namun fatal. Pastikan tim IT atau admin kalian cakap dalam mengoperasikan sistem ini.

Tabel Ringkasan: Target dan Realita Waktu Proses

Untuk memudahkan pemahaman, berikut adalah estimasi waktu ideal versus kendala yang sering terjadi:

Strategi Percepatan Bersama Ahli

Menghadapi kompleksitas di atas sendirian tentu melelahkan. Apalagi jika ini adalah pengalaman pertama perusahaan kalian. Risiko salah hitung tidak hanya membuat sertifikat lambat terbit, tetapi juga nilai TKDN menjadi rendah. Padahal, ada potensi penambahan nilai jika kalian memiliki Brainware (kemampuan intelektual) hingga 20%.

Menggunakan jasa konsultan profesional bukan sekadar mengeluarkan biaya, melainkan investasi waktu. Konsultan paham celah regulasi, cara penyusunan cost structure yang tepat, dan strategi memaksimalkan nilai BMP.

Kesimpulan

Pada dasarnya, pengurusan TKDN bisa berjalan cepat jika kita memahami aturan mainnya. Ketelitian dalam administrasi, kejujuran dalam self assessment, dan kecepatan dalam merespons revisi adalah kuncinya.

Ingat, sertifikat ini berlaku selama 5 tahun. Jerih payah kalian mengurusnya sekarang akan terbayar lunas dengan peluang memenangkan proyek pemerintah selama setengah dekade ke depan. Jangan biarkan ketidaktahuan teknis menghambat pertumbuhan bisnis kalian.