“Kenapa Banyak pelaku UMKM yang masih bingung ada istilah TKDN Reguler dan TKDN IK? Apakah keduanya berbeda?”

Bagi Anda pelaku UMKM dan UKM yang ingin menyasar pasar pengadaan barang dan jasa pemerintah, memahami perbedaan TKDN IK dengan TKDN Reguler sangatlah penting. Pasalnya, kedua skema ini memiliki pengaruh langsung terhadap peluang bisnis Anda untuk memenangkan tender pemerintah. 

Menariknya, sejak 2026, pemerintah terus menyederhanakan proses sertifikasi TKDN khususnya bagi industri kecil agar semakin banyak produk lokal yang bersaing di pasar nasional.

Data historis hingga akhir 2024 mencatat dari Kementerian Perindustrian, hingga Oktober 2024 tercatat sebanyak 19.669 sertifikat TKDN IK telah diterbitkan untuk 22.667 produk. Angka ini melonjak tajam sepanjang 2025 berkat kebijakan baru dan kemudahan akses yang diberikan pemerintah. 

Bahkan pada tahun 2025, kebijakan TKDN semakin fleksibel berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa ketentuan TKDN harus lebih realistis agar tidak membuat produk Indonesia kalah kompetitif (sumber: Kompas.com).

Apa Itu TKDN?

Sebelum membahas perbedaannya, mari kita pahami dulu apa itu TKDN. Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN adalah ukuran persentase kandungan lokal dalam sebuah produk barang, jasa, atau kombinasi keduanya. TKDN menjadi indikator penting yang menunjukkan seberapa besar kontribusi komponen domestik dalam proses produksi.

Bersama kami:
Konsultasi Gratis 30 Menit 

Sebagai contoh, jika sebuah laptop memiliki nilai TKDN 40%, artinya 40% dari total nilai produk tersebut berasal dari komponen dalam negeri seperti bahan baku lokal, tenaga kerja Indonesia, dan proses produksi di dalam negeri. Sisa 60%-nya bisa jadi merupakan komponen impor atau proses yang dilakukan di luar negeri.

Kenapa TKDN Penting?

Program TKDN ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan strategi pemerintah untuk:

• Memberdayakan industri lokal agar lebih kompetitif dan mandiri
• Mengurangi ketergantungan impor sehingga cadangan devisa negara tetap terjaga
• Menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja Indonesia
• Meningkatkan penerimaan pajak dari aktivitas produksi lokal
• Memperkuat rantai pasok nasional untuk ketahanan ekonomi

TKDN IK: Skema Khusus untuk Industri Kecil

Nah, di sinilah mulai menarik. TKDN IK atau Tingkat Komponen Dalam Negeri untuk Industri Kecil adalah skema khusus yang dirancang pemerintah untuk mempermudah pelaku industri kecil mendapatkan sertifikat TKDN.

Jadi, TKDN IK bukanlah jenis TKDN yang berbeda, melainkan mekanisme pengurusan yang lebih sederhana dibandingkan TKDN reguler. Keduanya tetap mengacu pada konsep yang sama yaitu mengukur persentase kandungan lokal dalam produk.

Siapa yang Bisa Mengajukan TKDN IK?

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2022, TKDN IK diperuntukkan bagi:

➡️Download Permenperin No 46 Tahun 2022⬅️

Kriteria	Keterangan
Jenis Usaha	Industri Kecil (IK) sesuai definisi Kemenperin
Kapasitas Produksi	Lebih kecil dibandingkan industri besar
Skala Investasi	Sesuai kategori usaha mikro, kecil, dan menengah
Target Pasar	Pengadaan pemerintah, BUMN, BUMD

Industri kecil yang dimaksud adalah usaha dengan nilai investasi dan omzet yang masuk kategori UMKM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perbedaan TKDN IK dan TKDN Reguler

Banyak pelaku usaha yang salah kaprah mengira TKDN IK dan TKDN Reguler adalah dua hal yang berbeda dari segi substansi. Padahal, perbedaan utamanya terletak pada mekanisme pengurusan dan persyaratannya. Mari kita bedah satu per satu:

1. Cara Penghitungan Nilai TKDN

TKDN Reguler: Penghitungan TKDN reguler dilakukan berdasarkan total biaya produksi yang mencakup:

• Bahan baku dan material
• Tenaga kerja (lokal dan asing)
• Biaya tidak langsung pabrik (overhead cost)
• Alat kerja dan mesin produksi
• Keuntungan perusahaan
• Pajak keluaran

Semua komponen ini dihitung secara menyeluruh dan kompleks, memerlukan verifikasi mendalam dari Lembaga Verifikasi Independen (LVI).

TKDN IK: Penghitungan TKDN IK jauh lebih sederhana dengan fokus pada komponen utama saja:

• Bahan/material langsung (24% dari nilai TKDN IK)
• Tenaga kerja langsung (10%)
• Biaya tidak langsung pabrik (4%)
• Biaya pengembangan (2%)

Keuntungan, company overhead, dan pajak keluaran tidak dimasukkan dalam perhitungan TKDN IK. Hal ini membuat proses jauh lebih mudah dipahami dan dihitung oleh pelaku industri kecil.

2. Proses Pengajuan Sertifikat

TKDN Reguler:

• Harus melalui LVI yang ditunjuk Kemenperin
• Memerlukan audit lapangan dan verifikasi mendetail
• Waktu proses 
• Biaya sertifikasi dibebankan ke perusahaan (kecuali untuk 2 produk pertama yang ditanggung APBN)

TKDN IK:

• Penghitungan dilakukan mandiri oleh pelaku usaha
• Verifikasi online melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) di alamat siinas.kemenperin.go.id
• Waktu proses hanya 3 hari kerja
• Gratis tanpa biaya alias ditanggung pemerintah sepenuhnya

Bayangkan betapa menguntungkannya skema TKDN IK ini. Anda tidak perlu mengeluarkan biaya sepeserpun untuk mendapatkan sertifikat yang bisa membuka pintu tender pemerintah.

3. Masa Berlaku Sertifikat

TKDN Reguler: Sertifikat TKDN reguler berlaku selama 5 tahun dengan pengawasan berkala.

TKDN IK: Sertifikat TKDN IK berlaku selama 3 tahun dan dapat diperpanjang satu kali untuk 2 tahun berikutnya. Total masa berlaku bisa mencapai 5 tahun dengan perpanjangan.

4. Dokumen Persyaratan

TKDN Reguler: Memerlukan dokumen yang sangat lengkap dan kompleks termasuk:

• Laporan keuangan audited
• Perhitungan detail biaya produksi
• Dokumen impor dan ekspor
• Sertifikat ISO dan standar internasional
• Dan berbagai dokumen teknis lainnya

TKDN IK: Persyaratan dokumen lebih ringkas dan praktis:

• Akta pendirian perusahaan
• Struktur organisasi produksi
• Daftar pembelian bahan baku
• Daftar alat kerja
• Gambar kerja produksi
• Laporan hasil produksi setahun terakhir
• Jumlah dan daftar jabatan tenaga kerja
• Denah area produksi
• Alur kerja produksi
• Brosur atau katalog produk

Dokumen-dokumen ini relatif mudah disiapkan oleh pelaku UMKM tanpa harus melalui proses yang rumit.

Tabel Perbandingan TKDN IK dan TKDN Reguler

Agar lebih mudah dipahami, berikut tabel perbandingan lengkap antara TKDN IK dan TKDN Reguler:

Aspek	TKDN IK	TKDN Reguler
Peruntukan	Industri Kecil (UMKM)	Semua skala industri
Cara Hitung	Sederhana, tanpa keuntungan & overhead	Kompleks, semua komponen biaya
Proses Pengajuan	Mandiri via SIINas	Melalui LVI
Waktu Proses	3 hari kerja	10 hari kerja
Biaya Sertifikasi	Gratis 100%	Berbayar (kecuali 2 produk pertama)
Masa Berlaku	5 tahun	5 tahun
Verifikasi	Online	Audit lapangan
Persyaratan Dokumen	Sederhana	Kompleks dan lengkap
Target Pasar	Pengadaan pemerintah, BUMN, BUMD	Semua pasar termasuk swasta

Keuntungan Memiliki Sertifikat TKDN IK

Sebagai pelaku UMKM, memiliki sertifikat TKDN IK memberikan berbagai keuntungan strategis:

1. Akses ke Pasar Pemerintah

Produk bersertifikat TKDN IK menjadi prioritas dalam e-Katalog LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah). Artinya, ketika instansi pemerintah mencari supplier, produk Anda akan muncul di urutan teratas.

2. Preferensi Harga

Produk dengan TKDN mendapatkan preferensi harga hingga 15% dibandingkan produk impor atau tanpa TKDN. Ini artinya, meski harga Anda sedikit lebih tinggi, tetap bisa menang tender.

3. Meningkatkan Kredibilitas

Sertifikat TKDN adalah bukti bahwa produk Anda memenuhi standar kualitas dan kandungan lokal yang ditetapkan pemerintah. Hal ini meningkatkan kepercayaan buyer terhadap produk Anda.

4. Memperluas Jaringan Distribusi

Dengan masuk ke e-Katalog, produk Anda bisa diakses oleh ribuan instansi pemerintah di seluruh Indonesia. Tentunya ini membuka peluang pasar yang sangat besar.

Faktanya, sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022, pemerintah wajib mengalokasikan 40% nilai anggaran belanja barang/jasa untuk produk UMKM dalam negeri. Ini adalah pasar triliunan rupiah yang menanti produk bersertifikat TKDN IK Anda!

Jika Anda tertarik mengurus sertifikat TKDN IK namun masih bingung dengan prosesnya, jangan ragu untuk hubungi kami di konsultantkdn.id. Kami siap membantu Anda dari proses perhitungan hingga penerbitan sertifikat.

Cara Mengurus Sertifikat TKDN IK

Mengurus sertifikat TKDN IK sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Berikut 7 Langkah Mudah Mengamankan Sertifikat Anda:

Langkah 1: Registrasi Akun SIINas

Kunjungi situs https://siinas.kemenperin.go.id/registrasi.php dan daftarkan perusahaan Anda. Isi formulir dengan data yang lengkap dan benar.

Langkah 2: Login dan Akses Menu TKDN IK

Setelah akun diverifikasi, silakan Login ke Dashboard SIINas menggunakan akun perusahaan Anda. Pastikan NIB sudah terintegrasi agar menu pendaftaran muncul otomatis.

Langkah 3: Isi Data Perusahaan dan Produk

Klik Pengajuan Baru dan lengkapi informasi tentang perusahaan serta produk yang akan disertifikasi. Pastikan data yang diisi akurat karena akan menjadi dasar perhitungan TKDN.

Langkah 4: Hitung Nilai TKDN Secara Mandiri

Lakukan perhitungan nilai TKDN berdasarkan komponen:

• Bahan/material langsung: 24%
• Tenaga kerja langsung: 10%
• Biaya tidak langsung pabrik: 4%
• Biaya pengembangan: 2%

Total maksimal adalah 40% dari nilai produk.

Langkah 5: Upload Dokumen Persyaratan

Siapkan dan upload semua dokumen yang diperlukan seperti akta pendirian, struktur organisasi, daftar bahan baku, dan dokumen pendukung lainnya.

Langkah 6: Submit dan Tunggu Verifikasi

Setelah semua data lengkap, klik Kirim. Tim Kemenperin akan melakukan verifikasi dalam waktu 3 hari kerja.

Langkah 7: Cetak Sertifikat

Jika disetujui, Anda bisa langsung mencetak sertifikat TKDN IK secara mandiri melalui akun SIINas. Sertifikat ini sah dan bisa digunakan untuk mengikuti tender pemerintah.

Tips Agar Nilai TKDN IK Lebih Tinggi

Semakin tinggi nilai TKDN IK Anda, semakin besar peluang memenangkan tender. Berikut beberapa tips praktis:

1. Memaksimalkan Penggunaan Bahan Baku Lokal

Ganti bahan baku impor dengan produk lokal berkualitas setara. Ini akan meningkatkan komponen material langsung yang bobotnya 24%.

2. Perbanyak Tenaga Kerja Lokal

Pastikan mayoritas karyawan Anda adalah warga negara Indonesia. Semakin banyak tenaga kerja lokal, semakin tinggi nilai komponen tenaga kerja (10%).

3. Investasi di Pengembangan Produk

Alokasikan anggaran untuk riset dan pengembangan produk. Ini akan meningkatkan komponen biaya pengembangan (2%).

4. Tingkatkan Efisiensi Produksi

Kelola biaya tidak langsung pabrik dengan baik agar kontribusinya terhadap TKDN optimal (4%).

5. Dokumentasikan Semua Proses

Simpan bukti pembelian bahan baku lokal, slip gaji karyawan, dan dokumen pendukung lainnya. Dokumentasi yang rapi memudahkan verifikasi dan meningkatkan kredibilitas.

Kesalahan Umum yang Harus Dihindari

Berdasarkan pengalaman mendampingi ratusan klien UMKM, berikut kesalahan yang sering terjadi:

1. Mengira TKDN IK Berbeda dari TKDN

Banyak pelaku usaha yang berpikir TKDN IK adalah jenis sertifikat berbeda. Padahal, keduanya sama dari segi substansi, hanya berbeda mekanisme pengurusan.

2. Data Tidak Konsisten

Pastikan data yang diinput di SIINas sesuai dengan dokumen pendukung. Inkonsistensi data bisa menyebabkan pengajuan ditolak.

3. Perhitungan TKDN Tidak Akurat

Jangan asal menghitung nilai TKDN. Gunakan data riil dari proses produksi Anda agar hasilnya akurat dan terverifikasi.

4. Dokumen Tidak Lengkap

Siapkan semua dokumen persyaratan sebelum mengajukan. Dokumen yang tidak lengkap akan memperlambat proses verifikasi.

5. Tidak Memanfaatkan Pendampingan

Kemenperin rutin mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis gratis. Manfaatkan kesempatan ini untuk memahami proses dengan lebih baik.

Untuk panduan lebih detail tentang strategi memenangkan tender pemerintah dengan TKDN IK, lihat di sini artikel lengkap dari konsultantkdn.id.

Perkembangan Kebijakan TKDN di 2026

Tahun 2026 menjadi tahun penting dalam evolusi kebijakan TKDN. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025 (https://kemenperin.go.id) telah melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem sertifikasi TKDN dengan empat pilar utama:

1. Pilar Insentif

Perusahaan yang berinvestasi di Indonesia dan membangun pabrik otomatis mendapatkan nilai TKDN minimum 25%. Tambahan 20% diberikan untuk riset dan pengembangan, serta 15% untuk mendukung program strategis Kemenperin.

2. Pilar Penyederhanaan

Perhitungan TKDN tidak lagi berdasarkan total biaya kecuali untuk jasa industri. Masa berlaku sertifikat diperpanjang menjadi 5 tahun dengan hanya satu kali pengawasan.

3. Pilar Kemudahan

Proses sertifikasi dipercepat dan dipermudah, terutama bagi industri kecil melalui skema TKDN IK.

4. Pilar Prioritas

Produk dengan nilai TKDN di atas 40% mendapatkan prioritas utama dalam belanja pemerintah.

Reformasi ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan kebijakan TKDN lebih fleksibel dan realistis agar industri Indonesia tetap kompetitif di pasar global.

Penutup

Memahami perbedaan TKDN IK dan TKDN Reguler adalah langkah awal yang penting bagi Anda pelaku UMKM yang ingin menembus pasar pengadaan pemerintah. Intinya, keduanya adalah konsep yang sama dengan perbedaan hanya pada mekanisme pengurusan. TKDN IK dirancang khusus agar lebih mudah, cepat, dan gratis bagi industri kecil.

Di era 2026 ini, dengan reformasi kebijakan TKDN yang semakin mendukung, peluang Anda untuk berkembang terbuka sangat lebar. Pemerintah telah menyiapkan pasar triliunan rupiah melalui anggaran belanja barang/jasa yang 40%-nya harus untuk produk UMKM lokal.

Jangan biarkan peluang emas ini lewat begitu saja. Segera urus sertifikat TKDN IK untuk produk Anda dan raih kesempatan memenangkan tender demi tender pemerintah. Dengan sertifikat TKDN IK, bukan hanya omzet yang naik, tetapi juga kontribusi Anda dalam memajukan ekonomi Indonesia akan semakin nyata.

Ingat, kesuksesan dimulai dari langkah pertama. Dan langkah pertama Anda adalah memahami bahwa TKDN IK bukanlah hal yang menakutkan atau rumit, melainkan kesempatan emas yang sudah disiapkan pemerintah khusus untuk Anda bersama kami konsultasi gratis 30 menit.