Perhitungan TKDN menjadi aspek krusial dalam pengadaan pemerintah di Indonesia, khususnya untuk proyek yang melibatkan kombinasi barang dan jasa. Kementerian Perindustrian telah menerbitkan regulasi komprehensif melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35 Tahun 2025, terutama dalam Pasal 18 hingga 20, yang secara spesifik mengatur mekanisme perhitungan TKDN gabungan untuk memastikan transparansi dan kepastian hukum dalam setiap proses sertifikasi.

Definisi dan Pentingnya TKDN Gabungan dalam Pengadaan Pemerintah

• Definisi: Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang dihitung dengan menggabungkan komponen barang dan jasa sesuai proporsi nilainya.
• Alasan Diterapkan: Proyek pemerintah biasanya tidak hanya berupa barang fisik, tapi terintegrasi dengan layanan/jasa pendukung.
• Pentingnya bagi Perusahaan: Pemahaman yang baik membantu perusahaan menyusun dokumen tender lebih akurat, sehingga memperbesar peluang menang.

Perhitungan TKDN Gabungan Berdasarkan Pasal 18

Pasal 18 ayat satu Permenperin 35/2025 menetapkan formula standar untuk perhitungan TKDN gabungan yang harus diterapkan hingga lokasi pengerjaan proyek. Formula tersebut adalah hasil penjumlahan antara perkalian TKDN Barang dengan proporsi nilai barang ditambah perkalian TKDN Jasa dengan proporsi nilai jasa.

Berikut penjelasan untuk mempermudah memaham perhitungan TKDN gabungani:

Formula dasar: (TKDN Barang x Proporsi Nilai Barang) + (TKDN Jasa x Proporsi Nilai Jasa)

Komponen	Nilai TKDN	Proporsi Nilai	Hasil Perhitungan
Barang	40%	60%	40% x 60% = 24%
Jasa	70%	40%	70% x 40% = 28%
TOTAL TKDN GABUNGAN			52%

Mekanisme Perhitungan TKDN untuk Proyek dengan Multipel Komponen Barang

Pasal 19 mengatur secara khusus perhitungan TKDN barang dan jasa ketika proyek melibatkan lebih dari satu jenis atau kategori barang. Dalam kondisi seperti ini, setiap jenis barang dihitung nilai TKDN-nya secara individual, kemudian dikalikan dengan proporsi nilai masing-masing terhadap total nilai barang dalam proyek, dan seluruh hasil perkalian tersebut dijumlahkan untuk mendapatkan nilai TKDN barang keseluruhan.

Jika proyek memiliki lebih dari satu jenis barang, setiap barang dihitung terpisah lalu dijumlahkan. Berikut contoh penjelasannya:

Kategori Barang	Nilai TKDN	Proporsi Nilai	Hasil Perhitungan
Mesin 1	45%	50%	45% x 50% = 22,5%
Mesin 2	60%	30%	60% x 30% = 18%
Mesin 3	20%	20%	20% x 20% = 4%
TOTAL TKDN BARANG			44,5%

Implikasi Regulasi TKDN terhadap Strategi Pengadaan Perusahaan

Regulasi perhitungan TKDN yang terstandarisasi melalui Permenperin 35/2025 memberikan dampak signifikan terhadap strategi pengadaan perusahaan yang berkompetisi dalam tender pemerintah. Pahami poin berikut:

• Evaluasi Komprehensif: Perusahaan wajib mengevaluasi komposisi barang dan jasa dalam penawaran mereka agar sesuai regulasi.
• Ketelitian adalah Kunci: Nilai TKDN yang dilaporkan adalah kriteria penilaian utama dalam evaluasi tender. Dokumen perhitungan yang salah bisa berakibat fatal.
• Keunggulan Kompetitif: Perusahaan yang bisa memaksimalkan komponen lokal dan menyajikan perhitungan yang akurat (serta terverifikasi) akan memiliki peluang jauh lebih besar untuk memenangkan tender pemerintah.

Pendampingan Profesional untuk Optimalisasi Kepatuhan TKDN

Kompleksitas dalam perhitungan TKDN gabungan, khususnya untuk proyek skala besar yang melibatkan berbagai kategori barang dan jasa, seringkali memerlukan pendampingan profesional untuk memastikan keakuratan dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Konsultantkdn hadir sebagai mitra strategis yang memiliki keahlian mendalam dalam bidang pengadaan pemerintah dan implementasi kebijakan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri.

Bagi perusahaan yang ingin memastikan kepatuhan penuh terhadap regulasi TKDN dan memaksimalkan peluang keberhasilan dalam pengadaan pemerintah, konsultasi dengan tim ahli kami ➡️DISINI⬅️ yang sudah membimbing pelatihan penerapan P3DN dalam pengadadaan barang dan jasa pemerintah di POLRI sebagai nilai tambah signifikan dalam jangka panjang.