Kementerian Perindustrian menolak puluhan aplikasi sertifikasi setiap minggu karena kode klasifikasi baku lapangan usaha atau KBLI yang tidak sinkron. Masalah ini sering menimpa perusahaan perdagangan yang ingin mendapatkan sertifikat TKDN tanpa memiliki izin industri. Anda memerlukan KBLI manufaktur sebagai syarat utama sebelum mendaftarkan produk ke sistem SIINas.

Status distributor resmi tidak bisa menjadi dasar untuk mengklaim nilai komponen dalam negeri. Pastikan legalitas usaha Anda sudah sesuai dengan standar industri kecil atau besar. Bagaimana cara membedakan kode KBLI yang tepat agar pendaftaran Anda tidak sia-sia.

Perbedaan Mendasar KBLI Perdagangan dan Industri

Pemerintah menetapkan aturan ketat mengenai siapa yang berhak mengajukan sertifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri atau TKDN. Perusahaan sering terjebak dengan kode KBLI yang dimulai dengan angka 46 atau 47. Kode tersebut merujuk pada aktivitas perdagangan besar dan eceran. Pemilik kode ini hanya bertindak sebagai perantara atau distributor yang menyalurkan barang hasil produksi pihak lain.

Sertifikasi TKDN bertujuan untuk mengukur nilai tambah yang dihasilkan dari proses produksi di dalam wilayah Indonesia. Anda harus memiliki KBLI industri yang biasanya dimulai dengan angka 10 hingga 33. 

Kode ini menunjukkan bahwa perusahaan Anda melakukan aktivitas pengolahan bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi. Tanpa kode manufaktur ini, sistem informasi industri nasional atau SIINas tidak akan memproses permohonan sertifikasi Anda karena dianggap tidak memiliki fasilitas produksi sendiri.

Konsultan tkdn adalah ahlinya jasa pengurusan tkdn tercepat. tepat dan akurat. Silakan hubungi kami melalui WhatsApp untuk mendapatkan informasi lebih lengkap dan segera download ebook TKDN.

Risiko Pendaftaran dengan Legalitas yang Salah

Memaksakan pendaftaran dengan legalitas perusahaan dagang membawa risiko kerugian waktu dan biaya. Dokumen yang Anda unggah akan langsung tertolak pada tahap verifikasi administrasi di kementerian. Hal ini tentu menghambat peluang Anda untuk mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mewajibkan kepemilikan sertifikat TKDN.

Risiko lainnya adalah pembatalan kontrak jika ditemukan ketidaksesuaian legalitas saat audit berlangsung. Pemerintah mewajibkan validasi industri kecil atau industri besar melalui akun SIINas yang terintegrasi dengan data OSS. 

Jika izin usaha Anda masih berstatus perdagangan, maka seluruh perhitungan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik tidak bisa diakui secara sah. Kesalahan klasifikasi ini sering menjadi penghalang utama bagi vendor yang ingin masuk ke pasar B2G.

Panduan Menyesuaikan Izin Usaha Perusahaan Anda

Anda harus melakukan penyesuaian melalui sistem OSS RBA jika saat ini masih menggunakan KBLI perdagangan. Tambahkan kode KBLI industri yang sesuai dengan jenis produk yang Anda hasilkan. Pastikan modal usaha dan luas lahan sudah memenuhi kriteria sebagai industri manufaktur sesuai peraturan terbaru. Setelah data di OSS terupdate, Anda perlu melakukan sinkronisasi dengan akun SIINas untuk memulai proses validasi industri.

Bagi pelaku industri kecil, pastikan modal usaha maksimal 5 miliar rupiah di luar tanah dan bangunan. Anda juga harus memastikan bahwa proses produksi benar-benar dilakukan di lokasi yang terdaftar. 

Konsultan kami dapat membantu memverifikasi apakah kode klasifikasi Anda sudah tepat sebelum memulai penghitungan nilai komponen. Penyesuaian legalitas sejak dini akan mempermudah langkah Anda dalam meraih sertifikat dengan nilai optimal.

Pastikan seluruh aspek legalitas perusahaan Anda terpenuhi dengan bantuan tenaga profesional yang berpengalaman. Lihat disini untuk mendapatkan panduan lengkap dan layanan konsultasi terbaik kami.